PESAWARAN – DPRD Pesawaran meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk bertindak tegas terhadap adanya laporan dari kelompok tani di Kecamatan Tegineneng terkait adanya dugaan pemotongan dana proyek perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan oleh Kabid PSP di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH), Rohim.
Sebab menurut Wakil ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran M. Nasir, persoalan atau kasus yang dilaporkan oleh kelompok tani ke Kejari tersebut memiliki indikasi bahwa telah terjadi mark up yang luar biasa terhadap program-program yang peruntukanya bagi petani di Kabupaten Pesawaran.
Terlebih, pihaknya juga telah mendapatkan laporan praktik korupsi serupa dari kelompok tani di Kecamatan Wayratai. Hal itu menurutnya menunjukan bahwa penotongan dana proyek tersebut telah terjadi secara menyeluruh pada kelompok-kelompok tani di Kabupaten Pesawaran.
“Seperti di Kecamatan Wayratai, ada kelompok tani hanya diberi Rp10 juta dari seharusnya Rp75 juta untuk perbaikan irigasi. Tentunya, anggaran Rp10 juta tidak cukup untuk dikerjakan dengan alasan dana itu hanya untuk uang kas saja,” ujar Nasir usai menghadiri acara paripurna, Jumat 4 Juli 2025.
Untuk itu, ia berharap adanya evaluasi dari pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk segera menindaklanjutinya sebagai kasus hukum. “Dan hal berbeda pun saya mendengar, bahwa ada dugaan jual beli alat mesi pertanian, bantuan dari pemerintah pusat. Ini luar biasa parahnya, dan jika oknum ini tidak diberi efek jera, kasihan petaninya,” sesalnya.
Menurut ketua DPD Nasdem Kabupaten Pesawaran itu, tindakan oknum tersebut harus segera diproses secara hukum dan perundang undangan yang berlaku.
“Program presiden yang sangat konsen di bidang pertanian itu dikotori oleh ulah ulah oknum, dan harapan saya kepada kejaksaan, dan kepada bupati Pesawaran, agar orang orang sepert inl ini harus segera dicopot dan dipecat dari jabatannya,’ kata dia.
Terpisah, ketua Kelompok Tani dan Nelayan Kabupaten Pesawaran Saptoni menyatakan agar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Dinas TPH untuk segera mengevaluasi kinerja oknum Kabid PSP Rohim.
“Bupati Pesawaran dan dinas untuk dapat mengevaluasi kembali kinerja kabid tersebut, dan perlu pendalam serius untuk kecamatan lain. Karena tidak menutup kemungkinan, oknum kabid ini juga memotong anggaran kelompok tani yang diperuntukan guna pembangunan proyek irigasi,” tandasnya. (irs)
