PESAWARAN – Satu per satu dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran mulai terbuka. Seusai Kejari Pesawaran memanggil pelapor Junaidi, Inspektorat Kabupaten melalui tim investigasi langsung melakukan pemeriksaan intensif di balai desa, Selasa 9 September 2025.
Kasus ini bukan yang pertama. Awal tahun 2025, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, juga sudah menyerahkan laporan dugaan korupsi DD Durian tahun 2023.
Dalam laporan tersebut, anggaran rehabilitasi sumur bor tahun 2023 menelan biaya Rp59,9 juta. Di atas kertas, desa membeli mesin pompa submersible Groundfous 2HP seharga Rp25 juta. Fakta lapangan menunjukkan harga pasarannya hanya sekitar Rp10 juta.
Kejanggalan tak berhenti di situ. Dokumen juga mencatat pembelian lima unit tower air seharga Rp12,5 juta. Namun, warga hanya menemukan tiga unit berdiri. “Harga dinaikkan, barang pun tak sesuai jumlah. Ini jelas pemborosan yang terencana,” kata Tanjung.
Pemeriksaan Inspektorat terhadap wali murid juga mengungkap dugaan penyelewengan dana beasiswa tahun 2024. Orang tua mengaku hanya menerima Rp100 ribu per siswa, tanpa pernah diberi penjelasan berapa total anggaran yang dikucurkan desa.
“Kami hanya terima uang. Tidak pernah tahu total dananya, apalagi laporan resmi,” keluh salah satu wali murid.
Lebih janggal lagi, anggaran Karang Taruna tahun 2023–2024 ternyata tercatat terealisasi. Faktanya, Ketua Karang Taruna 2024, Wahyu, menegaskan tidak pernah menerima dana sepeser pun.
Hal senada disampaikan M. Mukhlis, Ketua Karang Taruna 2023. Meski sudah tidak menjabat, namanya masih dipakai untuk pencairan dana. “Nama saya ada, tanda tangan saya dipalsukan. Itu murni rekayasa,” tegas Mukhlis.
Indikasi pemalsuan dokumen juga menyeruak. Samsul, pemilik toko material bangunan, kaget ketika Inspektorat menunjukkan nota pembelanjaan yang mencatut nama tokonya.
“Saya hanya pernah jual pipa kecil dan perekat. Tapi di nota yang ditunjukkan ada pompa air dan tandon atas nama toko saya. Itu bukan nota saya,” ungkapnya.
Ketua Tim Pemeriksaan Inspektorat, Asoka, menyatakan pihaknya turun ke lapangan untuk menguji laporan masyarakat. Fokus pemeriksaan mencakup bantuan ternak sapi, kambing, serta proyek sumur bor.
“Ini pemeriksaan administrasi sekaligus cek lapangan. Kami mendalami dugaan penyimpangan sesuai pengaduan, kemungkinan dua hari,” kata Asoka.
Kepala Desa Durian, Misriadi, memilih meredam polemik. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum. “Saya mengikuti aturan yang berlaku. Harapan saya, ke depan tata kelola dana desa lebih baik,” ujarnya singkat.
AMP bersama Forum Komunikasi Aktivis Lampung (FOKAL) turut hadir langsung memantau pemeriksaan. Ketua AMP, Saprudin Tanjung dan Ketua FOKAL Abzari Zahroni menegaskan agar pihak yang berwenang dapat terus bergerak membuka fakta-fakta dibalik pengelolaan DD Durian.
“Kasus ini tak boleh mandek. Semua harus diusut detail, karena menyangkut uang rakyat. Sebab indikasi korupsi ini sangat kuat. Jadi jangan ada kompromi,” tandasnya. (rls)
